Dicari Pemimpin Daerah Di Era Informasi (1 of 3)

Beberapa bulan belakangan harian surat kabar di kota makassar menyuguhkan berita-berita seputar “perseteruan” dan dinamika para kandidiat yang akan maju sebagai calon gubenur Sul-Sel untuk periode yang akan datang. Ada banyak kandidat yang akan tampil dalam pergulatan akbar tersebut, ada wajah-wajah lama maupun yang baru. Ada nama calon yang sudah dikenal luas oleh masyarakat ada yang baru mencuat dan mencari pamor.

Begitulah ajang pilkada tidak jauh beda dengan pemilhan konteks seperti Indonesian Idol ataupun AFI ataupun ajang-ajang lain. Masing-masing kadidat selalu berusaha merebut hati calon pemilih agar memperoleh suara terbanyak.

Tapi jangan lupa persoalan pemimpin bukan sekedar masalah sejauh mana menarik simpati masyarakat, terpenting adalah keinginan tahuan akan VISI dan Program kerja dari calon pemimpin yang akan melanjutkan roda pemerintahan di daerah ini.

Melihat trend global saat ini yakni tumbuhnya kesadaran pemerintah dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Sudah saatnya juga bagi calon kandidat memasukkan kesadaran ini sebagai salah satu agenda kepemimpinan kedepan yaitu suatu VISI tata kelola roda pemerintahan yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

Pemerintahan diseluruh dunia dihadapkan pada sebuah tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang partisipatif dan aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.

Wacana ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, sudah mulai banyak kepala daerah (bupati) yang dengan sadar menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis TI yang lebih familiar dengan e-government, namun tidak ada salahnya tulisan kali ini menyinggung kembali sprit tersebut agar tidak menjadi agenda yang terlupakan.

Tata kelola pemerintahan berbasis IT (E-Government)

e-Government secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan jasa publik yang lebih berkualitas kepada warganya.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (www.worldbank.org.)

Bila diartikan kurang lebih adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (se[erti: Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan (koneksi) dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak berkepentingan.

Kesadaran bagi pemimpin negara dalam mengambil inisiatif untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lah suatu hal yang sekedar canggih-canggihan tetapi memiliki beberapa landasan yang akan diuraikan dibawah ini.

Kesadaran Pemerintah Pusat

Pemanfaat ICT dalam pengelolaan pemerintaan oleh pemerintah pusat.mendapat perhatian penting hal ini dapat dilihat keseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru-baru ini pada tanggal 13 November 2006, kemarin bertempat di Istana Bogor membentuk DTIKN (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional).

DTIKN ini merupakan kelompok kerja yang akan membantu Presiden dalam mempercepat pengembanagn ICT (Information and Communication Technology di tanah air yang diketua langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi beranggotakan beberapa orang propfesional, mantan manajer, akademisi, yang kompeten terhadap masalah ICT.

DTIKN ini diharapkan bisa mentransformasikan masyarakat Indonesia mejadi masyarakat informasi berbasis pengetahuan. Pembentukan DTIKN ini diharapkan mampu mengimplementasikan program pembagunan jaringan komunikasi (internet) untuk 43.000 desa, disektor pendidikan akan dibangun jaringan komunikasi untuk 13.000 SMP dan SMA serta 2.428 perguruan tinggi dan sector kesehatan masyarakat diperlukan 28.000 untuk pusat kesehatan. (Koran Tempo 14/11)

Pidato presiden SBY didepan konferensi Nasional Teknologi Informasi dan komunikasi untuk Indonesia yang digelar di ITB pada awal mei tahun 2005 lalu menekan kan hal tersebut, pidato yang berjudul Sumbangan ICT(Information Communication Technology) dalam membangun “Good Governance” amat besar (Majalah E-Indonesia edisi November 2005). Presiden menyatakan bahwa penerapan ICT diharapkan bisa memberi nilai tambah dalam komunitas bahkan dalam kehidupan sebuah bangsa. Intinya Presiden tidak meragukan lagi pemanfaat ICT dalam mengelola pemerintahan dimasa depan.

Pertanyaan sekarang adalah seberapa besar kesadaran bagi kepala pemerintahan didaerah ( Gubenur/ Bupati) bahwa betapa pentingnya ICT dalam mengelola pemerintahan di daerah nya masing-masing?

Kesadaran dapat dibuktikan dengan adanya suatu VISI yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan kedepan.

(bersambung 1 dari 3 halaman)